Kualitas SDM Terancam, Rektor UM Soroti Rendahnya Kemampuan Penalaran Siswa

Bayang-bayang krisis kualitas sumber daya manusia (SDM) menghantui Indonesia. Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) tahun 2025 yang rendah, terutama pada mata pelajaran dasar seperti Bahasa Inggris, memicu kekhawatiran serius di kalangan akademisi.

Isu ini menjadi perhatian utama Rektor Universitas Negeri Malang (UM), Prof. Dr. Hariyono, M.Pd. Ia menyampaikan hal ini saat meresmikan “TK Laboratorium UM Kota Malang & TK Laboratorium UM Kota Blitar” pada Senin, (29/12/2025).

UM Respons dengan Perkuat Pendidikan Usia Dini

Prof. Hariyono menegaskan bahwa komitmen UM dalam memperkuat pendidikan usia dini (PAUD) hingga menengah adalah respons langsung terhadap rendahnya kualitas input mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi akibat lemahnya fondasi pendidikan dasar.

Kekecewaan Rektor UM terhadap Pendidikan Saat Ini

Prof. Hariyono tidak menutupi kekecewaannya terhadap potret pendidikan saat ini. Menurutnya, rendahnya skor TKA adalah cerminan dari tumpulnya nalar kritis siswa. Ia memberikan ilustrasi mengenai bahaya jangka panjang jika kemampuan dasar berhitung dan bernalar ini tidak segera dibenahi.

“Kita bayangkan kalau anak SMA ditanya perkalian sederhana saja, misalnya 8 dikali 4 atau 25 dikali 6 tidak bisa, apa mungkin ketika nanti dia menjadi pemimpin bisa mengkalkulasi potensi kekayaan daerah maupun negara?” ujar Prof. Hariyono saat diwawancarai.

Ancaman Jebakan Ekonomi Ekstraktif

Menurut Rektor UM, tanpa kemampuan nalar yang mumpuni, bangsa Indonesia sulit keluar dari jebakan ekonomi ekstraktif dan manipulatif. Generasi masa depan dikhawatirkan hanya mampu mengambil kekayaan alam tanpa bisa mengolahnya, bahkan tidak mampu menghitung nilai sebenarnya dari kekayaan tersebut.

“Sehingga kalau ada pejabat yang mengatakan data ekspor nikel kita hanya 10 ribu juta ton, tapi di negara penerima ternyata justru 10 kali lipat, ini jangan-jangan karena pejabatnya lemah dalam aspek penalarannya. Walaupun mungkin ada dugaan manipulasi, tapi faktor ketidakmampuan berhitung dan bernalar juga dominan,” tegasnya.

Lemahnya Diplomasi Perbatasan

Dampak dari lemahnya penalaran ini juga merembet ke kedaulatan negara. Prof. Hariyono mencontohkan posisi Indonesia yang sering lemah dalam diplomasi perbatasan, seperti area udara dan laut di perbatasan Malaysia dan Singapura.

“Kenapa posisi kita lemah? Itu kan harus menggunakan logika atau penalaran. Jika diplomat kita tidak bisa berhitung dan bernalar dengan baik, kita akan selalu kalah,” tambahnya.

Miskonsepsi Merdeka Belajar

Menanggapi fenomena ini, Prof. Hariyono juga menyoroti miskonsepsi dalam penerapan kurikulum. Konsep Merdeka Belajar yang seharusnya melatih kemandirian berpikir, seringkali disalahartikan menjadi kebebasan tanpa tanggung jawab.

“Masih banyak guru yang menafsirkan merdeka dengan senang-senang. Kita sering melihat guru mengajar sambil joget-joget demi konten TikTok agar terlihat menyenangkan. Fun itu penting, tetapi yang pokok adalah apakah anak itu berpikir? Jangan sampai kita lupa esensi pendidikan,” kritiknya.

Peringatan Para Pendiri Bangsa

Ia mengingatkan kembali pemikiran para pendiri bangsa seperti Sutan Sjahrir, Mohammad Hatta, dan Tan Malaka. Sejak tahun 1935, Sjahrir telah mengingatkan bahwa ilmu harus dipahami sebagai jiwa, bukan sekadar benda atau alat untuk memburu gelar.

“Bung Hatta saat diasingkan di Digul, keprihatinan utamanya adalah penalaran bangsa. Tan Malaka dengan ‘Madilog’ (Materialisme, Dialektika, dan Logika) juga menekankan hal yang sama. TKA yang jeblok ini menunjukkan bahwa keprihatinan pendiri bangsa tempo dulu belum mengalami perubahan signifikan,” urai Guru Besar bidang Sejarah tersebut.

Ironi Syarat Jabatan Publik

Prof. Hariyono menyentil ironi persyaratan jabatan publik di Indonesia. “Guru TK saja harus sarjana, tapi kenapa anggota DPR, Bupati, bahkan Presiden syarat minimalnya cukup SMA? Ini logika yang tidak bagus bagi kemajuan bangsa,” pungkasnya.

Pemerintah Evaluasi Total, Guru Jadi Sorotan

Keresahan Rektor UM sejalan dengan respon pemerintah pusat. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisainstek), Brian Yuliarto, menyatakan akan segera mengevaluasi perguruan tinggi sebagai pencetak tenaga pengajar. Ia mengakui bahwa rendahnya capaian TKA 2025 mencerminkan lemahnya proses pembelajaran di sekolah yang bermuara pada kualitas guru.

“Proses pembelajaran itu sangat bergantung pada kualitas pengajar, dan sebagian guru kita berasal dari perguruan tinggi. Ini yang akan kita lihat dan evaluasi, apa yang perlu lebih didorong,” kata Brian di Kantor Kemendiktisainstek, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Lemahnya Pendidikan STEM

Brian menyoroti secara khusus lemahnya pendidikan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) di Indonesia. Persepsi bahwa mata pelajaran STEM itu sulit membuat banyak siswa menghindarinya, fenomena yang menurutnya perlu penanganan serius dan berkelanjutan.

Data Fakta TKA 2025

Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), hasil TKA 2025 menunjukkan disparitas yang mengkhawatirkan. Mata pelajaran yang menuntut logika eksakta dan bahasa asing berada di posisi terbawah.

Nilai Bahasa Inggris Terendah

Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran dengan rata-rata terendah, yakni hanya 26.33, disusul Bahasa Korea (30.50) dan Ekonomi (32.24). Kondisi Matematika pun setali tiga uang, dengan rata-rata nilai hanya 37.03, dan Fisika di angka 38.25.

Mata Pelajaran Hafalan Mendominasi

Sebaliknya, mata pelajaran hafalan atau yang bersifat deskriptif sosial justru mendominasi nilai tinggi. Geografi memimpin dengan rata-rata 70.63, diikuti Antropologi (70.47) dan Bahasa Indonesia Lanjut (69.69).Perubahan Karakter Soal

Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen, Rahmawati, menjelaskan bahwa jebloknya nilai pada mata pelajaran eksakta disebabkan oleh perubahan karakter soal yang kini menitikberatkan pada penalaran mendalam (high order thinking skills), bukan sekadar hafalan rumus.

“Kerangka soalnya memang menuntut penalaran. Khusus matematika, siswa harus mampu mengaitkan data dengan ketentuan atau petunjuk yang ada dalam soal. Banyak siswa gagal menangkap petunjuk penting yang disisipkan dalam bentuk kalimat sederhana,” jelas Rahmawati.

TKA Sebagai Alat Refleksi

Meski hasil ini mengecewakan, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Toni Toharudin, meminta agar TKA tidak dijadikan alat untuk melabeli siswa atau sekadar meranking sekolah. TKA menggunakan pendekatan Item Response Theory (IRT) yang menilai kualitas kesulitan soal, bukan hanya jumlah jawaban benar.

“Hasil TKA berperan sebagai alat refleksi untuk membaca kebutuhan nyata pembelajaran di kelas. Ini adalah peta jalan bagi sekolah untuk menentukan langkah perbaikan yang tepat,” ujar Toni.