Polemik Reklame Bupati Jember: Simbol Kebersamaan atau Rekayasa Opini?

Kemunculan foto Bupati dan Wakil Bupati Jember di reklame menjelang akhir tahun 2025 menjadi sorotan. Hal ini memicu pertanyaan tentang makna simbolis di balik visualisasi tersebut, terutama dalam konteks komunikasi publik dan dinamika politik lokal.

Simbol yang Tidak Netral

Sebagai pengamat, saya merasa ada yang mengusik. Simbol visual yang dipasang penguasa di ruang publik selalu bermakna. Apalagi simbol tidak pernah netral.

Hilangnya Wakil Bupati dari Simbol Visual Pemerintah

Sejak pelantikan, foto Wakil Bupati Djoko Susanto jarang terlihat dalam simbol visual resmi Pemerintah Kabupaten Jember. Ketidakmunculan ini menimbulkan tanda tanya di benak publik.

Foto Kampanye yang Janggal

Kejanggalan bertambah ketika foto yang digunakan adalah foto kampanye pemilihan kepala daerah. Ini seolah mengisyaratkan kebersamaan hanya dalam konteks politik, bukan pemerintahan.

Kebersamaan yang Dipertanyakan

Sebagai warga, saya melihat pesan yang disampaikan justru kontradiktif. Kebersamaan ditampilkan, namun peminggiran justru dirasakan. Wakil Bupati Djoko Susanto jarang dilibatkan dalam keputusan penting.

Rekayasa Persepsi Publik

Reklame itu terasa seperti rekayasa persepsi, bukan komunikasi jujur. Tujuannya meredam opini tentang ketidakharmonisan Bupati dan Wakil Bupati. Simbol visual dipakai untuk menciptakan kesan kondusif.

Prioritaskan Tata Kelola, Bukan Baliho

Rakyat butuh praktik, bukan sekadar gambar kebersamaan. Tata kelola yang baik lebih penting daripada baliho. Keterlibatan nyata lebih berharga dari simbol.

Komunikasi yang Manipulatif

Saya melihat ini sebagai gaya komunikasi yang manipulatif. Kritik publik dijawab dengan pengemasan citra, bukan perbaikan mekanisme pemerintahan. Seolah masalah selesai hanya dengan menampilkan foto.

Meremehkan Kecerdasan Publik

Cara ini berbahaya karena meremehkan kecerdasan publik. Rakyat dianggap cukup ditenangkan dengan visual, bukan dilibatkan dengan transparansi dan kerja kolektif.

Demokrasi Lokal yang Ideal

Demokrasi lokal seharusnya tumbuh dari kejujuran simbol dan kesesuaian antara yang ditampilkan dan yang dijalankan.

Kepedulian terhadap Kebenaran

Saya menulis ini karena peduli. Ketika simbol dipakai untuk menutup realitas, yang dikorbankan adalah kebenaran dan kepercayaan rakyat.

Keterbukaan Informasi dan Partisipasi Masyarakat

Penting bagi pemerintah daerah untuk mengedepankan keterbukaan informasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Hal ini akan membangun kepercayaan dan legitimasi di mata publik.

Jumantoro adalah petani di Kecamatan Arjasa