PKB Kecam Ormas Intimidasi Parkir Digital Mie Gacoan Surabaya

Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, dengan keras mengecam tindakan sejumlah oknum ormas yang melakukan demonstrasi dan protes terkait penerapan parkir digital di Restoran Mie Gacoan, Surabaya. Ia menilai tindakan tersebut sebagai bentuk premanisme yang merugikan iklim usaha.

Negara Tidak Boleh Kalah dengan Premanisme Ormas

Abdullah menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh kelompok-kelompok yang menggunakan cara-cara intimidatif untuk mencapai kepentingan ekonomi tertentu.

"Apa yang dilakukan kelompok yang mengaku Ormas itu merupakan bentuk premanisme. Mereka tidak berhak melarang restoran menerapkan parkir digital," ujar Abdullah, Rabu (31/12/2025).

Ia menambahkan, ormas yang bertindak di luar hukum dan mengganggu pengusaha harus ditertibkan agar negara hadir dan memberikan rasa aman bagi pelaku usaha.

Hak Pengusaha dalam Mengelola Usaha

Abdullah menilai tindakan ormas tersebut sebagai bentuk premanisme dan menegaskan bahwa tidak ada hak bagi ormas atau kelompok mana pun untuk melarang pengusaha menerapkan kebijakan internal, termasuk pengelolaan parkir secara digital.

"Pengusaha memiliki hak untuk mengelola usahanya, termasuk soal parkir. Tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak mana pun," tegasnya.

Pengelolaan Parkir adalah Hak Pengusaha

Menurutnya, pengusaha restoran memiliki hak penuh untuk mengatur sistem parkir di area usahanya secara mandiri, selama tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.

Polisi Harus Tindak Tegas Praktik Premanisme

Abdullah mendesak aparat kepolisian untuk bertindak tegas terhadap praktik premanisme yang berlindung di balik nama ormas. Ia mengingatkan bahwa pembiaran terhadap tindakan semacam ini dapat berdampak serius terhadap iklim usaha dan investasi.

"Jika dibiarkan, tindakan Ormas seperti ini akan mengganggu iklim usaha. Mereka merasa berkuasa, bahkan seolah lebih berkuasa dari negara. Ini tidak boleh dibiarkan," katanya.

Dampak Negatif Pembiaran Premanisme

Pembiaran terhadap tindakan premanisme, menurut Abdullah, dapat merusak iklim investasi dan membuat para pelaku usaha merasa tidak aman.

Penolakan Ormas Terhadap Parkir Digital

Seperti diberitakan sebelumnya, penerapan sistem parkir digital secara serentak di 11 gerai Mie Gacoan di Surabaya pada Kamis (26/12/2025), menuai penolakan dari ormas yang selama ini terlibat dalam pengelolaan parkir konvensional.

Latar Belakang Penolakan

Penolakan ini diduga karena ormas tersebut merasa kehilangan sumber pendapatan dari pengelolaan parkir konvensional.

"Ormas yang bertindak di luar hukum dan mengganggu pengusaha harus ditertibkan. Negara harus hadir dan memberikan rasa aman bagi pelaku usaha," katanya.