TNI Swadaya Atasi Bencana, DPR Soroti Koordinasi Anggaran BNPB

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyoroti kondisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang masih harus berswadaya saat melakukan mobilisasi alat dan sumber daya untuk penanganan bencana di Sumatera, meskipun negara telah menyiapkan alokasi anggaran bencana dalam APBN 2025.

Koordinasi Lambat, TNI Terbebani

Said Abdullah mengingatkan pentingnya respons cepat dari Kementerian Keuangan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam merumuskan kebijakan anggaran yang pruden namun tidak menghambat kerja di lapangan. Ia menilai, TNI yang masih mengandalkan swadaya menunjukkan lemahnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana.

“Saya berharap Menkeu dan BNPB merumuskan kebijakan anggaran yang cepat, namun tetap pruden. Dari sisi anggaran, alokasi pada APBN 2025 masih tersedia dana on call kurang lebih Rp500 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera di Tahun 2025,” ujar Said.

BNPB Diminta Lebih Gesit Ajukan Anggaran

Menurut Said, kondisi tersebut seharusnya tidak terjadi apabila BNPB sebagai lead sector dapat lebih cepat mengajukan kebutuhan anggaran kepada Kementerian Keuangan.

“Harusnya apa yang dialami oleh TNI tidak terjadi jika BNPB sebagai lead sector penanganan bencana di Sumatra bisa lebih cepat dalam pengajuan anggaran ke Kemenkeu. Saya kira Menkeu juga bisa memberikan respon dukungan anggaran yang cepat bila BNPB bisa lebih mengoordinasikan kebutuhan anggaran, termasuk yang dibutuhkan oleh TNI AD ketika membangun jembatan bailey,” kata Said.

Peran Krusial Jembatan Bailey

Said menjelaskan bahwa salah satu peran krusial TNI AD dalam penanganan bencana adalah pembangunan jembatan bailey untuk membuka akses wilayah terdampak yang terisolasi. Jembatan darurat tersebut merupakan alat milik Zeni Tempur TNI AD, namun proses mobilisasi dan pemasangannya tetap memerlukan dukungan anggaran negara agar tidak membebani institusi TNI.

“Jembatan bailey adalah jembatan darurat, alat itu dimiliki oleh Zeni Tempur TNI AD, dan sangat membantu untuk membuka akses di kawasan bencana yang terisolasi. Oleh sebab itu, saya berharap BNPB bisa lebih gesit. Saya kira kebutuhan anggaran untuk mobilisasi dan pemasangan jembatan bailey juga tidak terlalu besar, dan sangat mungkin hal itu bisa dilakukan cepat jika koordinasi lintas sektor berjalan dengan baik,” ujarnya.

Evaluasi Koordinasi Lintas Sektor

Menurut Said, kondisi TNI yang masih swadaya harus menjadi evaluasi ke depan agar peran koordinasi lintas sektor oleh kementerian dan lembaga yang menjadi lead sector penanganan bencana dapat berjalan lebih cepat dan responsif.

“Hal ini bisa menjadi evaluasi ke depan agar peran koordinasi lintas sektor oleh K/L yang menjadi lead sector lebih gesit. Jangan sampai penanganan bencana berlarut larut karena lemahnya pola koordinasi antar sektor. Kita mendukung upaya TNI AD memobilisasi seluruh sumber daya yang ada,” tegasnya.

Dukungan untuk Presiden Prabowo

Said juga menyatakan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memperbanyak kepemilikan jembatan bailey sebagai bagian dari kesiapsiagaan nasional dalam membuka akses daerah-daerah terisolasi, khususnya di wilayah rawan bencana di Sumatera.

“Kita juga mendukung upaya Presiden Prabowo untuk membeli jembatan bailey lebih banyak guna kebutuhan membuka akses daerah daerah terisolasi di Sumatera,” kata Said.

Kecepatan adalah Kunci

Said kembali menekankan bahwa kecepatan merupakan kunci utama dalam penanganan bencana, dan negara tidak boleh membiarkan TNI bekerja dengan swadaya akibat prosedur birokrasi yang berbelit.

“Sekali lagi, kecepatan penanganan bencana menjadi kunci penting dalam penanganan bencana, kita jangan terjebak prosedur birokrasi yang berbelit. Kunci penting penanganan bencana adalah keselamatan rakyat. Cara pandang itu yang harus menjadi acuan kita dalam penanganan bencana,” ujarnya.

Anggaran Siap, Koordinasi yang Kurang

Selain dana on call, Said mengungkapkan bahwa pada APBN 2025 yang akan segera tutup buku, masih terdapat alokasi anggaran di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang dapat digunakan untuk penanganan bencana, termasuk untuk mendukung kebutuhan operasional TNI di lapangan apabila Presiden menetapkan Peraturan Presiden.

“Poinnya, anggaran penanganan bencana di Sumatera ada alokasinya, yang dibutuhkan adalah koordinasi yang cepat, dan pengorganisasian yang baik di lapangan,” pungkasnya.