Pilkada Tak Langsung Menguat: Parpol Terbelah, Rakyat Kehilangan Hak Pilih?

Wacana mengenai pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD kembali mencuat di penghujung tahun 2025, memicu perdebatan sengit di antara partai politik. Sejumlah partai secara terbuka mendukung perubahan ini dengan alasan efisiensi anggaran, penguatan demokrasi perwakilan, dan menekan biaya politik yang tinggi.

Pemicu Wacana Pilkada Tidak Langsung

Isu pilkada tidak langsung sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah politik Indonesia. Sistem ini pernah diterapkan sebelum era Reformasi, sebelum akhirnya digantikan dengan pilkada langsung yang memberikan hak penuh kepada rakyat untuk memilih pemimpin daerahnya.

Wacana ini kembali mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menyinggung tingginya biaya pilkada langsung dalam pidatonya pada perayaan HUT Partai Golkar. Prabowo membandingkan Indonesia dengan negara tetangga yang dianggap lebih efisien dalam sistem politiknya.

Partai yang Mendukung Pilkada Lewat DPRD

Sejumlah partai politik kini secara terbuka mendorong agar pilkada dilakukan melalui DPRD. Berikut adalah sikap partai-partai politik di Parlemen mengenai wacana tersebut:

Golkar: Pilkada Lewat DPRD Wujud Kedaulatan Rakyat

Partai Golkar menjadi salah satu pengusung utama pilkada melalui DPRD. Usulan ini masuk dalam 10 pernyataan politik partai dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Golkar pada Desember 2025.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengakui bahwa usulan tersebut menuai pro dan kontra. Namun, ia menilai mekanisme itu perlu dipertimbangkan secara serius dan memerlukan kajian mendalam sebelum diambil keputusan final.

Gerindra: Efisiensi dan Biaya Politik Terlalu Mahal

Partai Gerindra juga menyatakan dukungannya terhadap pilkada melalui DPRD. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono menilai bahwa pilkada langsung menimbulkan biaya politik yang sangat tinggi dan menghambat calon-calon potensial.

Ia menambahkan bahwa dari sisi anggaran negara, pilkada langsung menyedot dana yang sangat besar. Sugiono menegaskan bahwa demokrasi tetap terjaga karena DPRD merupakan lembaga hasil pilihan rakyat.

PKB: Tekan Korupsi Kepala Daerah

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menyuarakan dukungan sejak pertengahan 2025. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menilai perlu dilakukan evaluasi total terhadap pilkada.

Ketua DPP PKB Daniel Johan menyebut wacana ini sebagai ide lama PKB untuk memperbaiki sistem pemilu.

NasDem: Konstitusional dan Demokratis

Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Viktor Laiskodat menilai pilkada lewat DPRD memiliki dasar konstitusional. Menurut Viktor, demokrasi tidak semata-mata ritual pemilu lima tahunan.

Partai yang Masih Mengkaji Pilkada Lewat DPRD

Tidak seperti Golkar, Gerindra, PKB, dan NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN belum mengambil sikap final terkait wacana pilkada melalui DPRD.

PKS, Demokrat, dan PAN Masih Menimbang

Sekretaris Jenderal PKS M Kholid mengatakan bahwa partainya masih mengkaji berbagai masukan. Wakil Sekjen Partai Demokrat Syahrial Nasution menyebut diskursus internal masih berlangsung. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno menilai usulan tersebut layak dipertimbangkan.

Partai yang Menolak Pilkada Lewat DPRD

Di tengah dukungan mayoritas partai, PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai parlemen yang tegas menolak wacana pilkada melalui DPRD.

PDI-P: Pilkada DPRD Kemunduran Demokrasi

Menurut PDI-P, efisiensi tidak boleh dijadikan alasan untuk mencabut hak politik rakyat. Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira menambahkan bahwa hak yang sudah diberikan kepada rakyat tidak pantas ditarik kembali.