Perludem Bantah Pilkada Langsung Biang Kerok Biaya Politik Tinggi

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Haykal, menentang anggapan bahwa sistem pemilihan langsung adalah penyebab utama tingginya biaya politik. Menurutnya, alasan efisiensi yang digunakan untuk mengembalikan Pilkada ke DPRD hanyalah narasi yang dibuat untuk melegitimasi kemunduran demokrasi.

Biaya Politik Tinggi Bukan karena Sistem Langsung

Haykal menegaskan, melonjaknya ongkos politik bukan disebabkan oleh mekanisme pemilu. Melainkan, praktik tidak etis dan biaya gelap yang dipelihara aktor politik itu sendiri.

"Pertama yang harus dijawab adalah apakah benar biaya politik tinggi itu karena sistem langsung? Menurut kami, biaya tinggi itu dikarenakan praktik tidak etis dan biaya gelap yang dimakmurkan atau dibiasakan oleh aktor politik kita, sehingga pemilih pun terbiasa akan hal itu," ujar Haykal, Selasa (30/12).

Mahar Politik dan Politik Uang Picu Biaya Pilkada Mahal

Haykal menyatakan, praktik mahar politik untuk mendapatkan tiket pencalonan hingga politik uang menjadi penyebab utama mahalnya biaya Pilkada. Menyalahkan sistem Pilkada langsung atas biaya ilegal tersebut adalah kekeliruan yang disengaja.

"Tingginya biaya politik bukan karena penyelenggaraannya, tetapi karena praktik biaya gelap. Mulai dari mahar politik untuk menjadi calon, belum lagi bicara politik uang, dan sebagainya," tegasnya.

Pilkada Lewat DPRD adalah Kemunduran Demokrasi

Lebih lanjut, Haykal memandang wacana pengembalian Pilkada ke DPRD sebagai bentuk regresi atau kemunduran demokrasi. Ia menyebut elit politik tengah membangun narasi tanpa dasar kebenaran yang kuat demi menarik kembali hak pilih dari rakyat.

"Bagi kami, alasan untuk mengurangi biaya politik ini adalah alasan yang dibuat-buat dan terus-menerus disampaikan tanpa dasar kebenaran. Ini adalah upaya untuk mendegradasi dan melakukan regresi terhadap demokrasi kita dengan cara mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD," pungkas Haykal.

Alasan Parpol Usulkan Pilkada Lewat DPRD

Sebelumnya, sejumlah partai politik mengusulkan Pilkada lewat DPRD dengan alasan efisiensi anggaran negara.

Gerindra Dukung Pilkada DPRD demi Efisiensi

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, menjelaskan dukungan Pilkada lewat DPRD didasari pertimbangan efisiensi anggaran dan efektivitas proses politik.

"Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD. Kami melihat ini lebih efisien dari berbagai sisi, mulai dari penjaringan kandidat hingga mekanisme pemilihannya," ujar Sugiono, Senin (29/12).

Lonjakan Anggaran Pilkada Jadi Sorotan

Sugiono membeberkan data lonjakan anggaran Pilkada yang signifikan. Dana hibah APBD untuk Pilkada pada 2015 mencapai hampir Rp7 triliun, namun membengkak menjadi lebih dari Rp37 triliun pada 2024.

"Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, seperti peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan secara serius," katanya.

(M-3)