Pemerintah Targetkan 15.000 Hunian Rampung 3 Bulan untuk Korban Bencana

Pemerintah bergerak cepat menanggapi dampak banjir di Sumatera dengan menargetkan pembangunan 15.000 unit hunian bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat selesai dalam tiga bulan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan target ini dibahas bersama Menteri Investasi dan Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Kepala BP BUMN Dony Oskaria di Jakarta, Sabtu (27/12/2025) malam.

"Total 15.000 unit ditargetkan selesai dalam 3 bulan ke depan," kata Teddy seperti dikutip Antara, Minggu (28/12/2025).

Pembangunan Hunian oleh Danantara dan BNPB

Danantara telah memulai pembangunan 15.000 unit rumah yang berasal dari BUMN. Sebanyak 500 unit pertama ditargetkan rampung dalam minggu ini.

Secara paralel, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga memulai pembangunan 4.500 unit hunian sementara di tiga provinsi terdampak.

Fasilitas Hunian yang Memadai

Hunian yang dibangun akan dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti sanitasi air bersih, rumah ibadah, listrik, jaringan wi-fi, serta fasilitas pendukung untuk anak-anak.

Kementerian PUPR Turut Terlibat

Kementerian PKP juga turut andil dalam pembangunan hunian tetap di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Progres Pembangunan Tahap Pertama dan Kedua

Sebanyak 2.500 unit tahap pertama telah dibangun pada pekan lalu di lahan pemerintah yang merupakan aset BUMN. Tahap kedua dengan 2.500 unit direncanakan mulai dibangun pada awal pekan depan.

Ketentuan Pembangunan Hunian

Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap dilakukan dengan beberapa ketentuan:

Lokasi Aman dan Strategis

• Tidak berada di kawasan rawan bencana.
• Memiliki akses memadai ke jalan utama dan fasilitas umum.
• Berlokasi relatif dekat dengan tempat tinggal dan aktivitas kerja warga terdampak.

Peran Aktif Pemerintah Daerah Diharapkan

Pemerintah daerah diharapkan berperan aktif dalam penyediaan lokasi, penyiapan lahan, serta pengaturan perpindahan warga ke hunian sementara dan hunian tetap.

"Pemerintah daerah diharapkan juga berperan aktif dalam proses penyediaan lokasi dan perpindahan penghuni hunian tersebut," kata Teddy.