DPRD Surabaya Soroti Keterlambatan Pembangunan Puskesmas

Surabaya digemparkan dengan sorotan tajam dari Komisi D DPRD Kota Surabaya terkait keterlambatan pembangunan dua puskesmas penting. Proyek Puskesmas Manukan Kulon dan Puskesmas Pegirian menjadi perhatian utama karena molor dari jadwal yang telah ditetapkan.

Temuan Komisi D DPRD Surabaya

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i, melakukan peninjauan lapangan dan menemukan sejumlah masalah serius dalam proyek pembangunan dua puskesmas tersebut.

Puskesmas Manukan Kulon

Proyek renovasi Puskesmas Manukan Kulon dengan anggaran lebih dari Rp5 miliar seharusnya selesai pada 30 November 2025. Namun, hingga kini, proyek tersebut belum rampung meski telah diberikan tambahan waktu.

“Hari ini saya kembali datang untuk mengecek langsung. Faktanya, proyek belum selesai dan masih banyak pekerjaan yang tidak beres,” ujar Imam Syafi’i.

Imam Syafi’i bahkan mencium adanya indikasi praktik tidak sehat dalam pelaksanaan proyek ini. Pemenang tender proyek ini adalah CV Reno Abadi dari Malang, sementara di lapangan, pekerjaan dikoordinasi oleh CV Pusaka Timur Nusantara, yang juga berasal dari Malang, sebagai subkontraktor.

“Seolah-olah Surabaya tidak punya kontraktor yang mampu. Ini patut dipertanyakan,” tegasnya.

Puskesmas Pegirian

Selain Puskesmas Manukan Kulon, Imam Syafi’i juga menyoroti proyek Puskesmas Pegirian pada 16 Desember 2025. Proyek dengan anggaran sekitar Rp8 miliar ini juga mengalami keterlambatan, meskipun telah diberikan tambahan waktu 15 hari dari jadwal awal 30 November 2025. Proyek ini dikerjakan oleh PT Java Cosmic Perkasa.

Penurunan Skor SPI Surabaya

Keterlambatan proyek ini sejalan dengan penurunan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Surabaya yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam dua tahun terakhir, nilai SPI Surabaya masuk kategori buruk dan berada di zona merah atau rentan korupsi.

“Skor SPI Surabaya turun drastis dari 79,57 menjadi 72,12. Ini alarm serius. Jangan sampai proyek pelayanan publik justru menjadi ladang masalah,” tandasnya.

Desakan Evaluasi Proyek Strategis

Imam Syafi’i mendesak Pemkot Surabaya dan aparat pengawasan internal untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek strategis, terutama yang berkaitan dengan layanan kesehatan masyarakat.

Kondisi ini memicu kekhawatiran akan kualitas pelayanan kesehatan di Surabaya. Masyarakat berharap agar pemerintah kota segera mengambil tindakan tegas untuk mengatasi masalah ini.

Reaksi Pemkot Surabaya

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemkot Surabaya terkait temuan Komisi D DPRD Surabaya ini. Publik menanti langkah konkret dari pemerintah kota untuk menyelesaikan masalah keterlambatan pembangunan puskesmas dan meningkatkan integritas dalam pelaksanaan proyek-proyek publik.

Tindak Lanjut yang Diharapkan

Masyarakat berharap agar temuan ini segera ditindaklanjuti dengan audit investigasi yang transparan dan akuntabel. Selain itu, perlu adanya evaluasi terhadap sistem tender dan pengawasan proyek untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

“Penting untuk memastikan bahwa anggaran publik digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Surabaya,” pungkas Imam Syafi’i.