DPRD Jatim Dorong Penertiban Ormas untuk Jaga Ketertiban Masyarakat

Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Eko Yunianto, menekankan pentingnya penertiban organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk menjaga ketentraman dan keamanan masyarakat. Koordinasi dengan Polda Jatim akan diintensifkan untuk memastikan ruang publik tetap aman dan tertib, terutama di Jawa Timur.

Koordinasi Lintas Lembaga untuk Penertiban Ormas

Eko Yunianto menyatakan perlunya koordinasi lintas lembaga agar penertiban ormas berjalan sesuai koridor hukum. Seluruh ormas wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami akan melakukan upaya koordinasi dengan Polda Jatim terkait ketentraman dan keamanan, utamanya di Jawa Timur," ujar Eko Yunianto, Kamis (1/1/2026).

Ormas Harus Patuh Hukum

Eko menegaskan bahwa tidak boleh ada ormas yang meresahkan masyarakat, apalagi sampai membuat gaduh. Semua organisasi harus tunduk pada hukum yang berlaku.

"Organisasi apa pun harus mengacu pada undang-undang yang berlaku. Tidak boleh ada organisasi yang meresahkan masyarakat, apalagi sampai membuat gaduh," kata dia.

Kasus Pengusiran Lansia di Surabaya Jadi Perhatian

DPRD Jatim menaruh perhatian pada kasus pengusiran paksa seorang lansia, Elina Widjajanti, di Surabaya. Peristiwa di kawasan Dukuh Kuwukan itu dinilai telah mencederai rasa keadilan dan kemanusiaan.

"Kasus seperti pengusiran nenek di Surabaya tidak boleh terulang. Ini mencederai rasa keadilan dan kemanusiaan," tegas Eko.

Negara Tidak Boleh Beri Ruang Kesewenang-wenangan

Eko menyatakan bahwa tindakan intimidasi dan pemaksaan tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apa pun. Negara tidak boleh memberi ruang bagi praktik sewenang-wenang.

"Tidak boleh ada kelompok yang bertindak sewenang-wenang di tengah masyarakat," ujarnya.

Apresiasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengusiran

DPRD Jatim mengapresiasi langkah aparat penegak hukum yang menindaklanjuti laporan korban pengusiran lansia. Penangkapan terduga pelaku dipandang sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi warganya.

"Ini menunjukkan penegakan hukum berjalan. Tidak boleh ada pembiaran," ucap Eko.

Evaluasi Legalitas Ormas dan Penguatan Koordinasi

DPRD Jatim memastikan penguatan koordinasi dengan Polda Jatim dan evaluasi legalitas ormas melalui perangkat daerah terkait. Evaluasi administrasi dinilai perlu untuk memastikan kepatuhan ormas terhadap peraturan yang berlaku.

Pengecekan Izin Ormas

Eko menjelaskan bahwa izin ormas dapat dicek melalui Bakesbangpol untuk mengetahui status terdaftar atau tidaknya.

"Izin ormas melalui Bakesbangpol. Tinggal dicek, terdaftar atau tidak," pungkasnya.