Polemik Parkir Digital Mie Gacoan Surabaya: Jukir Lokal Merasa Dikangkangi

Surabaya - Paguyuban Jukir Surabaya (PJS) melayangkan protes keras terkait penerapan sistem parkir digital oleh manajemen Mie Gacoan yang menggandeng vendor dari luar. PJS menilai langkah ini sebagai pelanggaran nota kesepahaman (MOU) yang telah terjalin, serta mengabaikan potensi juru parkir lokal.

Keberatan Paguyuban Jukir Surabaya

PJS secara terbuka menyatakan keberatannya atas tindakan sepihak manajemen Mie Gacoan yang menerapkan sistem parkir digital berpalang sejak Rabu (31/12/2025). Mereka merasa dikhianati karena selama ini telah menjalin kerja sama dalam pengelolaan lahan parkir di seluruh gerai Mie Gacoan se-Surabaya.

Wakil Ketua PJS, Feri Fadli, menegaskan bahwa masalah ini bukan tentang penolakan terhadap modernisasi, melainkan tentang etika bisnis dan keberpihakan pada warga lokal.

Kesiapan Jukir Lokal dengan Sistem Digital

Feri mengungkapkan bahwa PJS sebenarnya telah menyatakan kesiapan untuk mengelola parkir secara profesional dengan sistem digital sejak awal tahun 2025. Namun, pihak manajemen Mie Gacoan justru memilih vendor lain tanpa memberikan kesempatan yang adil.

"Kita sejak awal tahun 2025 sudah mengajukan ke pihak manajemen. Kalau kita juga siap untuk mengelola secara profesional, baik itu menggunakan sistem digital dan berpalang," ujar Feri.

Dugaan Pelanggaran Imbauan Wali Kota

PJS juga menyoroti bahwa kebijakan Mie Gacoan ini bertentangan dengan imbauan Wali Kota Surabaya yang menekankan pentingnya melibatkan warga lokal dalam setiap kegiatan usaha.

Tudingan Jukir Liar di Media Sosial

Feri menyayangkan narasi negatif yang beredar di media sosial yang menyudutkan mereka sebagai juru parkir liar. Ia menegaskan bahwa PJS memiliki bukti legalitas kerja sama yang sah dengan manajemen Mie Gacoan.

"Sekarang isu yang beredar di media sosial seakan-akan kita jukir liar. Padahal di sini kita punya bukti MOU. Dan kita hanya berupaya untuk mempertahankan hak-hak kami," tegasnya.

Upaya Mediasi yang Gagal

PJS mengaku telah berupaya melakukan perundingan secara baik-baik dengan manajemen Mie Gacoan, namun tidak membuahkan hasil. Bahkan, pihak manajemen beberapa kali mangkir dari panggilan mediasi yang dilayangkan oleh DPRD Kota Surabaya.

Mangkirnya Manajemen Mie Gacoan

"Dimediasi bersama DPRD. Namun, sebanyak tiga kali diundang, pihak manajemen Mie Gacoan tidak datang," ungkap Feri.

Harapan pada Pemerintah Kota Surabaya

Menanggapi sikap manajemen yang dinilai tidak kooperatif, PJS berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dapat turun tangan sebagai penengah yang adil. Mereka menekankan bahwa PJS tidak anti terhadap teknologi, namun merasa diperlakukan tidak adil setelah sekian lama menjalin kerja sama.

Perumpamaan 'Habis Manis Sepah Dibuang'

Feri mengakhiri pernyataannya dengan perumpamaan yang menggambarkan kekecewaan mereka terhadap manajemen Mie Gacoan.

"Kami bukan menolak kekinian. Tetapi kami ini seolah diperlakukan oleh manajemen seperti istilah, ‘habis manis sepah dibuang’," tutup Feri.