Musda Golkar Banyuwangi Memanas, Kader Protes Proses Pendaftaran

Banyuwangi dihebohkan dengan dinamika internal Partai Golkar yang memanas menjelang Musyawarah Daerah (Musda). Sejumlah kader melayangkan protes terkait proses pendaftaran dan verifikasi bakal calon ketua DPD Golkar Banyuwangi yang dianggap menyimpang dari mekanisme organisasi.

Protes Kader Warnai Persiapan Musda Golkar Banyuwangi

Marifatul Kamila, salah satu kader yang mencalonkan diri sebagai ketua, menyuarakan keberatannya atas berkurangnya dukungan yang telah dikumpulkannya. Ia mengaku telah mendaftar dengan dukungan 30 persen, namun setelah pleno, hanya tersisa enam persen.

"Kami sudah mendaftar dan memenuhi syarat 30 persen. Tapi setelah pleno, dukungan kami tinggal enam persen. Ini yang kami anggap tidak adil," ujar Marifatul Kamila, yang akrab disapa Rifa, Senin (29/12/2025).

Dugaan Pencoretan Dukungan

Rifa menuding pengurangan dukungan terjadi akibat pencoretan dukungan dari sejumlah kecamatan. Menurutnya, terdapat surat pencabutan dukungan serta mosi tidak percaya dari lima kecamatan yang tidak dipertimbangkan dalam pleno.

"Ada surat pencabutan dan ada mosi tidak percaya dari lima kecamatan. Tapi itu semua tidak dipertimbangkan," tegasnya.

Ia juga mempermasalahkan waktu pelaksanaan verifikasi dukungan yang dinilai tidak tepat. Menurutnya, agenda saat itu seharusnya hanya pendaftaran bakal calon.

"Kemarin itu hanya pendaftaran satu hari di DPD Golkar. Verifikasi seharusnya dilakukan saat Musda, bukan di pleno pendaftaran," katanya.

Sekretaris DPD Golkar Menolak Tanda Tangani Berita Acara Pleno

Polemik ini turut disoroti oleh Ketua Steering Committee (SC) Musda Golkar Banyuwangi, Ahmad Ali Firdaus. Ia mengaku menolak menandatangani berita acara pleno karena menilai proses yang berjalan menyimpang.

"Saya tidak mau menandatangani karena saat pleno itu hanya pendaftaran, bukan verifikasi. Tapi faktanya sudah dilakukan pencoretan dukungan," ungkap Ali Firdaus.

Kritik Arah Musda ke Aklamasi

Ali Firdaus juga mengkritisi adanya indikasi Musda yang mengarah pada aklamasi satu calon. Menurutnya, hal ini berpotensi membatasi hak kader untuk memilih dan dipilih.

"Tidak ada aturan ketua harus aklamasi. Kalau dipaksakan, itu sama saja mengebiri hak memilih dan dipilih. Padahal banyak kader potensial di Golkar Banyuwangi," ujarnya.

Ia menambahkan, narasi aklamasi dapat mengganggu soliditas internal partai, terutama di tingkat pimpinan kecamatan dan ranting.

Atas kegaduhan ini, Ali memastikan akan menempuh jalur organisasi sesuai mekanisme partai.

"Kami akan membawa persoalan ini ke Dewan Etik dan Mahkamah Partai. Semua proses dari awal sampai pleno akan kami sampaikan ke DPP," tegasnya.

Potensi Ketegangan dan Harapan Musda Kondusif

Dinamika internal ini dinilai berpotensi memicu ketegangan, termasuk mobilisasi dukungan massa saat Musda. Meski demikian, para kader berharap Musda tetap kondusif.

"Sebenarnya kami ingin suasana tetap guyub dan rukun. Musda ini jangan sampai memecah belah kader, tetapi justru menjadi ruang konsolidasi dan penguatan organisasi," ungkap Ali.

Tarik-Menarik Kepentingan di Internal Steering Committee

Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Banyuwangi, Aulia Rachman, berpendapat bahwa polemik Musda dipicu oleh tarik-menarik kepentingan di internal Steering Committee.

"Komposisi SC itu terbelah dan sarat kepentingan. Penetapan dukungan dan calon seharusnya dilakukan di sidang paripurna Musda, bukan di rapat pendaftaran," katanya.

Dugaan Penyimpangan Tahapan Musda

Aulia menambahkan bahwa pihaknya telah menggelar rapat khusus untuk menganalisis dugaan penyimpangan tahapan Musda, termasuk kemungkinan adanya intervensi pihak eksternal.

"Kami sudah melakukan rapat khusus. Banyak penyimpangan yang kami catat, dan partai punya mekanisme resmi untuk menyelesaikannya sampai ke DPP," tegasnya.

Dinamika internal ini menjadi perhatian kader di berbagai tingkatan. Harapannya, seluruh tahapan Musda DPD Golkar Banyuwangi tetap berjalan sesuai aturan partai dan tidak memicu konflik berkepanjangan.