Aset Strategis Pemkot Ternate Terbengkalai, Berpotensi Jadi Beban APBD

Sejumlah aset strategis milik Pemerintah Kota Ternate yang seharusnya menjadi sumber pendapatan daerah, justru berpotensi menjadi beban keuangan dan menguras APBD, sehingga dinilai sebagai pemborosan anggaran.

Aset Daerah Jadi Sorotan

Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr. Muamil Sunan menyoroti persoalan aset daerah di Kota Ternate yang bukan sekadar bangunan terbengkalai, tetapi mencerminkan lemahnya tata kelola keuangan dan perencanaan aset pemerintah daerah. Aset tersebut dibangun dengan anggaran dari masyarakat yang mencapai ratusan miliar rupiah.

Prinsip Pengelolaan Aset

“Pengelolaan aset milik pemerintah harus berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Tanpa prinsip itu, aset publik berpotensi kehilangan fungsi dan justru menjadi beban keuangan daerah,” ujar Dr. Muamil.

Aset Strategis yang Terbengkalai

Sejumlah aset strategis milik Pemerintah Kota Ternate hingga kini tidak dimanfaatkan optimal, bahkan sebagian besar dibiarkan terbengkalai. Kondisi ini terlihat pada:

• Plaza Gamalama
• Gelanggang Olahraga (Sport Hall) di Kelurahan Ubo-Ubo
• Pasar Bahari Berkesan di Kelurahan Sasa
• Aset Pemkot Ternate di Kelurahan Kastela
• Sejumlah aset lainnya

Ironi Anggaran Pemeliharaan

Meskipun tidak dimanfaatkan dan tidak memberikan kontribusi nyata terhadap PAD maupun pelayanan publik, anggaran pemeliharaan aset-aset tersebut tetap dialokasikan setiap tahun dalam APBD. Situasi ini membuat aset daerah bukan hanya gagal menghasilkan pendapatan, tetapi terus menyedot keuangan daerah.

Pemborosan Anggaran yang Dilegalkan?

“Kalau aset publik hanya dipelihara untuk menghabiskan anggaran, sementara rakyat tidak merasakan apa-apa, maka ini bukan pengelolaan, tapi pemborosan yang dilegalkan,” tegas Dr. Muamil.

Tata Kelola Keuangan yang Buruk

Dr. Muamil menilai bahwa kondisi aset Pemkot Ternate yang terbengkalai ini mencerminkan tata kelola keuangan dan perencanaan aset pemerintah daerah yang lemah.

Transparansi dan Akuntabilitas Mendesak Diperbaiki

Pengelolaan aset pemerintah daerah harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas untuk menghindari potensi kerugian daerah dan memastikan manfaatnya bagi masyarakat.

Masyarakat Tidak Merasakan Manfaat

Dr. Muamil menyayangkan bahwa masyarakat tidak merasakan manfaat dari aset publik yang seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan daerah.