Kejari Surabaya Hentikan Kasus Korupsi Kominfo, Selamatkan Rp1,5 Triliun Aset Negara

Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024. Penghentian ini menjadi bagian dari capaian kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus tahun 2025, namun kasus tersebut dapat dibuka kembali jika ditemukan bukti baru.

Kasus Kominfo Dihentikan Sementara

Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Ajie Prasetya, menjelaskan bahwa penghentian penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa kegiatan publikasi melalui media online pada Dinas Kominfo Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024 ini dilakukan setelah melalui proses penilaian hukum yang berlaku. Kasus ini kemudian diserahkan kepada Inspektorat Kota Surabaya untuk diselesaikan secara administratif.

“Apabila di kemudian hari ditemukan alasan atau bukti baru yang mengarah pada adanya perbuatan melawan hukum maupun kerugian keuangan negara, maka perkara tersebut dapat dibuka kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Fokus pada Penyelamatan Aset Negara

Meskipun ada penghentian penyelidikan, Kejari Surabaya tetap menunjukkan kinerja positif. Bidang Tindak Pidana Khusus meraih peringkat tiga Kinerja Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tipe A tingkat Jawa Timur, seiring dengan penanganan sejumlah perkara lain yang dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Kontribusi Bidang Intelijen

Capaian kinerja Kejari Surabaya juga didukung oleh bidang Intelijen yang melaksanakan berbagai kegiatan strategis, termasuk operasi intelijen, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat, penerangan hukum, hingga program Jaksa Menyapa. Upaya pencegahan tindak pidana dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat ini mengantarkan Bidang Intelijen meraih peringkat empat kinerja Kejaksaan Negeri Tipe A tingkat Jawa Timur.

Dominasi Restorative Justice dalam Pidana Umum

Pada Bidang Tindak Pidana Umum, Kejari Surabaya menangani 1.793 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sepanjang tahun 2025. Sebanyak 56 perkara diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 56 perkara diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif." Ungkap Ajie

Perkara yang diselesaikan dengan restorative justice didominasi tindak pidana ringan seperti pencurian, kecelakaan lalu lintas, penadahan, penganiayaan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini membawa Kejari Surabaya meraih peringkat pertama penyelesaian perkara restorative justice tingkat Kejaksaan Negeri Tipe A se-Jawa Timur.

Bidang Datun Selamatkan Lebih dari Rp1,5 Triliun

Bidang Datun mencatat capaian tertinggi dengan keberhasilan menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara lebih dari Rp1,5 triliun, termasuk aset berupa tanah dan bangunan. Capaian ini diperoleh melalui pelaksanaan puluhan nota kesepahaman, ratusan bantuan hukum, serta layanan hukum lainnya, mengantarkan Bidang Datun meraih peringkat pertama Kinerja Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara tingkat Jawa Timur.

Peningkatan PNBP dari Pengelolaan Aset

Dari sisi pengelolaan keuangan dan aset, Bidang Pembinaan mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10.017.226.435, atau 304,94 persen dari target yang ditetapkan, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan juga menunjukkan kinerja optimal melalui penjualan dan lelang barang rampasan, pemusnahan barang bukti, serta pengembalian barang bukti, dengan realisasi PNBP mencapai Rp5.282.350.225 atau 301,50 persen dari target. Bidang ini meraih peringkat pertama kinerja pemulihan aset tingkat Jawa Timur.

Evaluasi Kinerja Internal

Laporan capaian kinerja ini menjadi bahan evaluasi internal dan pelaporan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.