Gerindra Dukung Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD untuk Efisiensi Anggaran

Jakarta - Partai Gerindra menyatakan dukungannya terhadap usulan pemilihan kepala daerah (pilkada), mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota, dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dukungan ini didasari pertimbangan efisiensi anggaran dan potensi pengurangan polarisasi di masyarakat.

Alasan Gerindra Mendukung Pilkada Melalui DPRD

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra, Sugiono, menegaskan bahwa partainya mendukung rencana pelaksanaan pilkada oleh DPRD di seluruh jenjang pemerintahan daerah. Menurutnya, mekanisme ini layak dipertimbangkan tanpa menghilangkan esensi demokrasi.

“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” kata Sugiono dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).

Efisiensi Anggaran Sebagai Pertimbangan Utama

Sugiono menyoroti aspek efisiensi dalam pemilihan kepala daerah melalui DPRD, mencakup proses penjaringan kandidat, mekanisme pelaksanaan, anggaran, hingga ongkos politik yang selama ini dinilai sangat tinggi.

Dana Hibah Pilkada yang Terus Meningkat

Ia mengungkapkan data mengenai dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan pilkada yang terus meningkat. Pada tahun 2015, dana hibah pilkada hampir mencapai Rp7 triliun, dan pada tahun 2024, jumlahnya meningkat menjadi lebih dari Rp37 triliun.

“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” ucap Sugiono.

Biaya Politik yang Prohibitif

Selain anggaran negara, Sugiono juga menyoroti besarnya biaya politik yang harus ditanggung calon kepala daerah dalam sistem pemilihan langsung. Menurutnya, tingginya ongkos kampanye kerap menjadi hambatan bagi figur-figur kompeten untuk maju dalam kontestasi politik lokal.

“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal. Dan ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” ucap Sugiono.

Pilkada Lewat DPRD: Upaya Peningkatan Akuntabilitas

Sugiono menilai bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD berpotensi meningkatkan akuntabilitas dan meminimalkan polarisasi di tengah masyarakat. Proses di DPRD dinilai dapat diawasi lebih ketat oleh publik, karena partai politik tetap bergantung pada dukungan konstituen di daerah.

“Kalau kita melihat akuntabilitinya itu cenderung lebih ketat. Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” kata Sugiono.

Wacana Pilkada DPRD Perlu Kajian Mendalam

Meskipun mendukung, Sugiono menegaskan bahwa wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD harus dibahas dan dikaji secara mendalam dengan melibatkan berbagai unsur dan elemen masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga keterbukaan agar mekanisme tersebut tidak berkembang menjadi proses yang tertutup.

“Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD,” sambungnya.

“Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup,” katanya.